DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
DIALEKSIS.COM | Sinabang - Penjabat Bupati Simeulue, Teuku Reza Fahlevi, M.M., yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Dodi Juliardi Bas, S.STP., M.M., membuka secara resmi acara "Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Penguatan Peradilan Adat" Tahun Anggaran 2024.
DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9/2024).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA).
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada perwakilan imuem mukim di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (3/6/2024).
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM telah menandatangani Surat Keputusan Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mukim dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Adat Aceh (MAA) menggelar rapat kerja tahun 2023 dengan tujuan untuk menempatkan kegiatan adat yang mampu memproteksi masuknya gaya hidup liberal ke Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar, mengharapkan kehadiran Dewan Sengketa Indonesia (DSI) mampu membantu dalam menyelesaikan sengketa secara bermartabat dan berkeadilan, untuk menghindarkan gejolak sosial kemasyarakatan maupun pertikaian di tengah-tengah pemerintahan maupun masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Keberadaan hukum adat juga secara resmi telah diakui oleh negara.
